SOLOK – Kota Solok dikunjungi oleh Tim Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 dari Provinsi Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Selasa 6 Oktober 2020.
Rombongan yang dipimpin Wakil Rektor III Universitas Andalas Ir. Insannul Kamil, M.Eng, Ph.D disambut Pjs. Wali Kota Solok Asben Hendri di Ruang Rapat Wali Kota Solok. Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Plt. Ketua DPRD Kota Solok Bayu Kharisma, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, S.Ik, Dandim 0309 Solok Letkol Arm Reno Triambodo, S.Sos, M.I.Pol, serta Kepala OPD dan stakeholder terkait.
“Selamat datang kepada rombongan tim sosialisasi di Kota Solok,” sambut Pjs Wako dalam sambutannya.
Asben Hendri mengungkapkan, sosialisasi dapat membantu merubah perilaku masyarakat yang masih belum memahami tentang wabah covid-19.
“Kita selalu berupaya melakukan sosialisasi perda baru tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Semoga dapat menjadi solusi dan pedoman bagi masyarakat dalam pencegahan penyebaran Virus Covid-19,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Insannul Kamil dalam paparannya menjelaskan apa saja aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tersebut.
“Prinsipnya perda ini muncul untuk melindungi masyarakat. Mudah-mudahan kehadiran kami disini dapat membantu masyarakat untuk mengerti tentang bahayanya wabah ini, serta dapat mencegah penyebaran virus covid-19 di Kota Solok,” katanya.
Perda AKB tersebut memuat sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Mulai dari kerja sosial, denda serta sanksi pidana bagi yang tidak mengenakan masker di luar rumah. Dunia usaha yang tidak menyediakan fasilitas protokol kesehatan juga diancam sanksi.
Adapun substansi pencegahan dan pengendalian mencakup perorangan, pelaksana usaha, dan perangkat daerah/lembaga pemerintahan. Selain itu, perda juga memuat koordinasi dan kerjas ama penegakan hukum dan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumbar.
Perda bersifat mandatori. Artinya, sudah langsung dapat ditindaklanjuti oleh kabupaten dan kota. “Jadi perda provinsi bisa diterapkan di kabupaten dan kota,” ucapnya
Kegiatan tersebut ditandai dengan penyerahan Perda Nomor 06 Tahun 2020, leaflet serta masker sebanyak 3.600 pcs dari Ketua rombongan kepada Pjs.Wali Kota Solok dan diakhiri dengan sosialisasi ke masyarakat serta pembagian leaflet dan masker yang bertitik di depan Taman Syech Kukut Kota Solok dan tiga titik lokasi lainnya. (*)
