Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Indonesia Berpotensi Maladminitrasi

SEPUTARSUMBAR, Jakarta — Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima hasil kajian sistemik dari Ombudsman RI pusat tentang “Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi: Dari kajian itu terdapat lima 5  potensi maladministrasi dan Upaya Perbaikannya.

Yefri Heriani selaku Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa Ombudsman RI Pusat melakukan serangkaian permintaan keterangan dari bulan Agustus – Oktober 2021 terhadap kementerian dan instansi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, PT Pupuk Indonesia, Bank Himbara, Dinas Pertanian Dinas Pedagangan, Distributor Pupuk Bersubsidi, Pengecer Resmi, Penyuluh dan Petani, serta permintaan keterangan ahli.

“Ombudsman Republik Indonesia mengidentifikasi beberapa temuan tata kelola pupuk bersubsidi di Indonesia. Pertama, penentuan kriteria dan syarat petani penerima Pupuk Bersubsidi saat ini tidak diturunkan dari rujukan Undang Undang yang mengatur secara langsung Pupuk Bersubsidi yaitu UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, serta UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik,”ujar Yefri di keterangan persnya Sabtu 4 Desember 2021.

Kedua kata Yefri pendataan petani penerima Pupuk Bersubsidi dilakukan setiap tahun dengan proses yang lama dan berujung dengan ketidakakuratan data. Hal ini berdampak pada buruknya perencanaan dan kisruhnya penyaluran Pupuk Bersubsidi, imbuh Yefri.

Yefri melanjutkan temuan ketiga, terbatasnya akses bagi Petani untuk memperoleh Pupuk Bersubsidi serta permasalahan transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer resmi. Keempat, Mekanisme penyaluran Pupuk Bersubsidi yang belum selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan prinsip 6 tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu).

“Kelima, belum efektifnya mekanisme pengawasan Pupuk Bersubsidi, sehingga belum tertanganinya secara efektif berbagai penyelewengan dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi,” ujar Yefri.

Hasil dari kajian sistemik tersebut telah disampaikan Ombudsman RI kepada para pihak melalui virtual oleh Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, kepada Ketua Komisi IV, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia, pada Selasa, tanggal 30 November 2021.

Yunesa Rahman selaku Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Kantor Perwakilan menyebutkan bahwa dari sudut pelayanan publik, Petani itu Konsumen, dan Konsumen itu adalah Raja.