Padang,- Komisi Informasi (KI) Sumbar putuskan dua register pemohon sekaligus dalam persidangan. Satu register pemohon ditolak dan satu register pemohon dikabulkan. Dan menegaskan warkah tanah adalah informasi publik yang pemberiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua majelis hakim Adrian Tuswandi didampingi Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari, sebagai anggota. Pada persidangan perdana pasca covid 19 ini, diagendakan pembacaan putusan antara pemohon Daniel Sutan Makmur dan termohon BPN Kota Padang.
Putusan setebal 30 halaman dibacakan bergantian pada sidang terbuka untuk umum disesuaikan protokol kesehaatan yang dirilis Kemendagri dan Kemenkes RI.
Adrian Tuswandi mengatakan, Sidang ajudikasi saat pandemi Covid19 digelar dengan protab kesehatan standar WHO.
“Sebelum para pihak masuk, diwajibkan untuk mencuci tangan, lalu diwajibkan memakai masker. Dalam ruang sidang juga diterapkan jarak minimal 1,5 meter antar orang, termasuk majelis komisioner” ujar Adrian Tuswandi, Kamis (4/5) di kantor KI Sumbar.
Sementara itu Komisioner Bidang PSi Arif Yumardi menambahkan, Proses persidangan harus dijalankan sesuai dengan tugas dan kewajiban Komisi Informasi, namun dengan kondisi ini tentu semua orang yang ada di ruangan harus patuh terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan WHO,” jelas Komisioner bidang PSI. Arif Yumardi.
“Memasuki masa new normal, persidangan akan tetap menggunakan protokol pencegahan covid 19 ini” tutup Arif Yumardi. (Romelt)
