Raker Dengan Kementerian BUMN, Nevi Zuairina Minta Kedepannya Perusahaan Negara Mampu Tidak Topang PMN

SEPUTARSUMBAR, Jakarta — Anggota DPR Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina pada kesempatan Rapat Kerja Komisi VI dengan BUMN membahas Evaluasi pelaksanaan kinerja kementerian BUMN tahun 2022 Evaluasi pencapaian kinerja BUMN tahun 2022 dan Rencana aksi pembinaan bumn tahun 2023 meminta, agar ada target di masa yang akan datang agar perusahaan plat merah tidak bergantung dengan PMN.

Untuk tahun-tahun dalam waktu dekat, ketika BUMN masih menerima suntikan dari PMN, politisi PKS ini meminta agar BUMN dapat mengontrol penggunaan dana PMN yang diberikan kepada BUMN sehingga dana PMN yang diberikan digunakan sesuai peruntukannya.

“Kedepannya, BUMN harus mampu kuat dengan kemampuannya, sehingga tidak perlu di topang oleh penyertaan modal negara (PMN). Ini penting dari segala hal baik dari sisi keuangan negara maupun dari kesehatan perusahaan.

Disisi lain negara dapat fokus mengelola anggaran untuk kesejahteraan, dilain pihak dengan BUMN mampu tegak tanpa PMN menunjukkan kekuatan perusahaan sebagai korporasi,” tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini juga mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN RI yang telah berhasil membuat vaksin booster IndoVac (vaksin buatan BUMN Indonesia) dalam rangka mengurangi ketergantungan impor dan diharapkan vaksin IndoVac ini tidak hanya dapat memenuhi pasokan kebutuhan nasional, tetapi juga bisa ekspor ke negara lain.

Nevi mengharapkan, agar kreativitas BUMN seperti keberhasilan membuat booster IndoVac juga diikuti dengan kreativitas-kreativitas lainnya. Ia menggambarkan, agar inovasi dan pengembangan terus digalakkan seperti pengembangan ekonomi kreatif guna mendukung UMKM dan kebudayaan daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan aset BUMN yang belum optimal.

“Saya menaruh harapan besar kepada pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN agar berkontribusi mendorong penciptaan lebih dari 45 Juta Lapangan Kerja bagi Masyarakat Indonesia. Pasca Pandemi ini telah banyak mengguncang sebagian besar sektor, baik pada usaha mikro hingga besar. Begitu besar penduduk yang mengalami PHK mesti ada salurannya sehingga daya beli masyarakat dapat kembali pulih untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi,” tutup Nevi Zuairina penuh harap. (Adv)