Pertamina Jangan Blunder Soal Hapus Partalite

SEPUTARSUMBAR, Padang — Anggota DPR RI dari Dapil l Sumbar II Hj Nevi Zuairina juga tegas mengingatkan Pertamina jangan terlalu sering bikin blunder.

“Terkait dengan wacana penghapusan Pertalite yang pernah mengemuka di media, Fraksi PKS mengingatkan Pertamina agar tidak melakukan blunder lagi dengan memproduksi wacana-wacana yang meresahkan masyarakat, seperti wacana penghapusan Pertalite di tahun 2024. Penghapusan Pertalite bukan domain Pertamina sebagai operator produksi dan distribusi BBM, ini adalah wilayah kerja pembentuk kebijakan,”terang Hj Nevi saat Kunjungan Kerja Komisi VI ke Sumatra Barat dengan agenda Peninjauan Distribusi BBM, Rabu 22/11-2023.

Pemerintah kata Hj Nevi sebagai regulator saja tidak mengangkat masalah ini, jadi Pertamina jangan bikin heboh masyarakat dengan isu-isu yang meresahkan masyarakat. Jangan sampai terulang lagi kasus-kasus seperti ini.

Wacana-wacana seperti penghapusan Pertalite adalah isu yang sensitif bagi masyarakat, apalagi saat ini daya beli masyarakat masih lemah, belum pulih seutuhnya pasca pandemi Covid-19.

“Belum lagi yang diusulkan sebagai pengganti Pertalite adalah Pertamax 92 green, yang diperkirakan harganya lebih mahal dari harga Pertalite eksisting, bahkan dari Pertamax 92,”ujar Nevi Zuairina.

Menurut Bundo Kandung Parlemen Senayan DPR RI, diketahui, ternyata bioethanol produksinya terbatas di dalam negeri jadi harus impor. Ini kan sama artinya dengan memaksa rakyat untuk membeli BBM yang lebih mahal, karena BBM yang murah, yakni Pertalite, dihapus.

Juga memaksa negara untuk mengimpor bioethanol, karena produksi dalam negeri minim. Kalau itu dilakukan, beban negara akan semakin berat. Negara rugi, karena defisit transaksi migas semakin membengkak, beban rakyat semakin berat. Ini bertubi-tubi.

“Sebenarnya Pertamina telah off side dari kewenangannya dalam masalah ini. Apa sebenarnya yang ada dalam benak Pertamina ketika mewacanakan ini. Mengapa Pertamina tidak berdiskusi dulu dengan DPR khususnya Komisi VI?,”tegas Hj Nevi.

DPR dan Pemerintah sebagai lembaga pembentuk kebijakan, belum pernah membicarakan rencana penghapusan Pertalite maka dari itu sangat aneh bila tiba-tiba beredar wacana penggantian BBM murah bagi masyarakat dengan BBM yang lebih mahal.

“Ingat ya, Asumsi Makro APBN 2024, yang ditetapkan DPR RI bersama Pemerintah pada 31/8/2023 tidak ada pembicaraan terkait penghapusan Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024,”ujar Hj Nevi. (Adv)

Komentar