Padang,- Anggota DPR RI Hj Nevi Zuairina menyampaikan bahwa fraksinya, FPKS sangat komit dan all out berjuang untuk penyelamatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak wabah corona (Covid-19).
Untuk itu, FPKS setuju pemerintah mengucurkan dana bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1,5 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp6 triliun, dimana BPUI merupakan BUMN induk holding dari PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
“Melalui PT PNM dan PT BPUI itulah UMKM mendapatkan bantuan permodalan, dimana untuk PT PNM selama ini telah menyalurkan dana yang dibutuhkan UMKM hingga Rp7,65 triliun,” ujar Nevi, saat jumpa wartawan, Jumat (31/7), di Padang.
Selain itu, lanjut Nevi, PT PNM juga sudah membina ekonomi keluarga sejahtera atau disebut nasabah Mekaar, sebanyak.6,16 juta jiwa, yang bahkan di antaranya adalah pelaku ultra mikro.
“Fraksi PKS memandang bahwa UMKM adalah salah satu usaha yang sangat terdampak wabah pandemi ini, sehingga dukungan untuk pembiayaan UMKM melalui PT PNM, PT Jamkrindo dan PT Askrindo perlu dilanjutkan dan dikembangkan,” tukas Nevi.
Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR-RI, Fraksi PKS mendukung dan menyetujui pencairan dana BUMN Tahun Anggaran 2020 untuk PT PNM, serta PT Jamkrindo dan PT Askrindo, yang akan dimanfaatkan untuk perlindungan serta pemberdayaan UMKM, dengan catatan agar porsi pembiayaan syariah dalam PNM untuk UMKM dinaikkan.
Menindaklanjuti komitmen FPKS tersebut, Nevi Zuairina menyampaikan bahwa saat reses kali ini ia memberikan pembekalan-pembekalan kepada para pelaku UMKM di Sumbar agar bisa berusaha dengan baik dan diminati pasar.
“Perlu pembekalan UMKM dalam menghadapi pandemi, dan tidak lagi terpaku kepada cara-cara konvensional. Saat ini UMKM sudah harus masuk digitalisasi dalam berusaha,” tukas Nevi, yang juga merupakan istri dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini.
Selain membahas masalah UMKM, Nevi juga menyampaikan perjalanan aktivitasnya sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar II, semenjak dilantik Oktober 2019 sampai saat sekarang ini. “Dalam masa pandemi ini, kurang lebih 500 titik sudah ibu kunjungi,” ungkapnya.
Masalah-masalah nasional lainnya juga menjadi pembicaraan Nevi, seperti persoalan bahan baku obat yang harus ditekan impornya, kemudian ekspor alat pelindung diri (APD) yang harus dilarang di saat kebutuhan dalam negeri masih tinggi.(Romelt)
