Seputarsumbar.com
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Politik
  • Nusantara
  • Pemerintah
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Wisata
No Result
View All Result
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Politik
  • Nusantara
  • Pemerintah
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Wisata
No Result
View All Result
Seputarsumbar.com
Home Opini

Menteri ATR/BPN Pak JOKOWI Yang Baru Dan Tanah Maboed 765 HA di Kota Padang

Menanti Jawaban BPN Sebagai Kepastian Hukum dari Kebijakan berbeda antara 2 Mantan Kapolda

Rabu, 22 Juni 2022 | 09:02
| Opini
FDB, Sampaikan Maaf, Jika Narasi Kalimat Gus Yaqult Kurang Tepat
Share on FacebookShare on Twitter

H.Febby Dt.Bangso Sst.Par M.Par – (PPRA LXIII LEMHANAS RI)

Persoalan Mafia Tanah mendapat perhatian serius dari Presiden RI, Ketidak puasan Presiden terhadap menterinya Sofyan Jalil berujung Reshufel pada rabu keramat yang lalu, Presiden Jokowi Melantik Marsekal TNI (Purn) Dr (HC) Hadi Tjahjanto, SIP dan Wakilnya Kader Muda Muhammadiyah Raja Juli Antoni, Bagi Masyarakat Lebih Mengenal Kementerian ini dengan sebutan Kementerian Pertanahan.

BACAJUGA

Munas Gebu Minang & Pilpres 2024

BPPD harus menjadi Ujung Tombak Promosikan Pariwisata Sumbar

Persoalan Tanah di Sumatera Barat, Study Kasus Tanah Kaum Maboed 765 Ha, Sebenar nya siapa sih yang benar, tentu banyak tokoh masyarakat di ranah dan di rantau serta masyarakat umum bertanya tanya tentang polemik panjang yang belum berkesudahan hingga hari ini.

Sumatera Barat dengan tanah adatnya yang diakui oleh negara sebagai bentuk ketahanan adat dan budaya di ranah minang, yang mana kita telah lama mengenal tentang pusako tinggi dan pusako randah, Jika kita lihat Polemik Permasalahan tanah Kaum Maboed 765 Ha di Kota Padang, ketidak pastian ini harus dapat dijawab oleh BPN karena BPN lah yang mempunyai kewenangan masalah kepemilikan tanah.

Sehingga jelas kepastian hukumnya, Kok batali Bisa Diiirik kok batampuak bisa dijenjeng, sehingga jika orang ingin berinvestasi di lahan tanah maboet tidak ada keraguan, sayang sekali masih banyak lahan kosong menjadi lahan tidur yang tidak produktif, karena terjadinya polemik dua kebijakan berbeda antara dua mantan Kapolda Sumbar Fakhrizal dan Toni Harmanto.

Masalah ini Harus bisa dijelaskan oleh Dirjen Sengketa BPN Pusat Agus RB, Mantan Kanwil BPN Sumbar Musriadi dan Kanwil BPN Sumbar sekarang Saiful Untuk menjelaskan adanya perbedaan kebijakan dalam Penanganan kasus tanah Kaum Maboed di Kota Padang oleh Dua mantan Kapolda Sumbar Penyelesaian Tanah 765 Ha di Kota Padang jangan mereka lepas tangan jutru merekalah yg harus bertanggung jawab atas polemik ini.

Jika hal ini tidak ada penyelesaian nya tentu akan menjadi hambatan untuk Investasi dan Pengurusan Sertifikat Ribuan Masyarakat di atas tanah ini yang belum bersertifikat.

Mantan Kapolda Sumbar Fakhrizal menangani kasus berdasarkan dengan Menindaklanjuti Putusan Pengadilan, Penetapan Pengadilan dan Berita Acara Pengadilan Yang Telah di Catat Oleh BPN Kota Padang 1 Agustus 2016 dan 23 Agustus 2016 bahwa Tanah Adat Kaum Maboet 765 Ha serta Surat yang dikeluarkan oleh Ka Kan BPN Kota padang Elfidian tahun 2019 tentang Status Tanah Adat bahwa Tanah 765 Ha adalah Tanah adat Kaum Maboed.

Sedangkan Mantan Kapolda Toni Harmanto berpedoman pada Gelar Perkara Penyidikan 20 Maret 2020 yang dipimpin oleh Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Imam Kabut dan tidak berpedoman dari putusan Pengadilan dan bahkan justru putusan pengadilan dikatakan Error In Objecto, kemudian juga Di catat Oleh BPN Kota Padang 30 Maret 2020, Tanah Adat Kaum Maboet Lehar menjadi hanya 2 Ha.

Inilah sumber masalahnya, untuk itu maka harus di jelaskan oleh Dirjen Sengketa Kementerian ATR/BPN Agus RB dan Mantan Kanwil BPN Musriadi serta Kanwil BPN sekarang Saiful karena mereka inilah yang memahami masalah ini dari awal karena Agus RB dan Musriadi pernah menjadi Kanwil BPN Sumbar sebelumnya dan ikut menangani permasalahan tanah ini serta terlibat langsung dalam menentutan status tanah 765 Ha ini.

Mana yang benar karena pada saat Kapolda Fakhrizal mereka sepakat bahwa permasalahan tanah Kaum Maboed sudah selesai dengan dikeluarkannya beberapa dokumen oleh BPN Kota Padang tetapi kenapa begitu berganti Kapolda mereka berobah dan permasalahannya menjadi mentah lagi dan sekarang berpolemik lagi.

Untuk itu merekalah yang harus dimintai pertanggung jawaban dengan adanya permasalan ini jangan sampai ada yang ditutupi karena adanya kepentingan yang bersangkutan dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi waktu mereka menjabat.

Kalau tidak tentu mereka bisa diindikasikan terlibat dalam Mafia Tanah dan Mafia Hukum diatas tanah 765 Ha di Kota Padang karena dalam tanah 765 Ha ini yang sangat sarat dengan adanya tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara .

Dalam Permasalahan Tanah 765 Ha di Kota Padang terlihat adanya Konflik kepentingan Pejabat” bukan Konflik Masyarakat di Objek Tanah tapi yang menjadi korban adalah Kaum Maboet dan ribuan masyarakat di atas tanah dan adanya Kerugian Uang Negara.

Dengan semangat menteri yang baru saya yakin persolan tanah Maboed ini akan ada solusinya jika kita mau berbenar benar sehingga menjadi jelas dimata hukum dan kita tahu siapa yang Sebenar nya benar.

ShareTweetPin

Berita Terkait

Munas Gebu Minang & Pilpres 2024

Munas Gebu Minang & Pilpres 2024

Sabtu, 21 Mei 2022 | 20:25

Oleh Adrian Tuswandi  Independen Officers MUSYAWARAH Nasional (Munas) VII Gebu Minang dua tahun menjelang Pilpres 2024, strategis atau pentingkah, padahal...

BPPD harus menjadi Ujung Tombak Promosikan Pariwisata Sumbar

BPPD harus menjadi Ujung Tombak Promosikan Pariwisata Sumbar

Senin, 28 Maret 2022 | 10:42

Setelah di lantik oleh gubernur yang di hadiri oleh Menteri Pariwisata dan kepala daerah se Sumatera Barat serta asosiasi dan...

Menswastakan Birokrasi

Menswastakan Birokrasi

Jumat, 21 Januari 2022 | 11:14

Jika ada suatu hal yang paling lambat dalam mengadopsi kemajuan dan perkembangan zaman, bisa jadi adalah birokrasi. Bukan tanpa sebab,...

Ranperda KIP

Ranperda KIP

Selasa, 18 Januari 2022 | 11:14

RANCANGAN Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketebrukaan Informasoli Publik Dalam Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat terus berproses. Ranperda KIP nama singkat yang...

Kadis  Pariwisata Sumbar  jangan hanya cari Muka ke pimpinan

Kadis Pariwisata Sumbar jangan hanya cari Muka ke pimpinan

Sabtu, 15 Januari 2022 | 08:21

Kunjungan - kunjungan kepala dinas Pariwisata Sumbar ke desa-desa wisata yang sudah berhasil mendapatkan penghargaan dan di bangun secara mandiri...

DUALISME DPD ASITA SUMBAR

DUALISME DPD ASITA SUMBAR

Jumat, 8 Oktober 2021 | 13:31

Adanya kemelut dualisme Asita sumbar telah membuat bingung anggota dan juga stake holder , saling claim asita yg paling sah...

BERITA TERKINI

Besok,  AHY Lantik Pengurus DPD Demokrat Sumbar

Besok, AHY Lantik Pengurus DPD Demokrat Sumbar

Selasa, 5 Juli 2022 | 20:59
Menparekraf Sandiaga Uno Nikmati Makan Bajamba Di GTP Ulakan Padang Pariaman

Menparekraf Sandiaga Uno Nikmati Makan Bajamba Di GTP Ulakan Padang Pariaman

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:34
Legislator Sumbar, Hj Nevi Zuairina Minta UMKM Sumbar Masuk Pasar Digital dengan Segera Urus SNI

Legislator Sumbar, Hj Nevi Zuairina Minta UMKM Sumbar Masuk Pasar Digital dengan Segera Urus SNI

Selasa, 5 Juli 2022 | 09:10
Mau tau Pertunjukan Seru Di Hari Ke-4 Pekan Nan Tumpah, Taman Budaya Sumbar, Ini Dia…

Mau tau Pertunjukan Seru Di Hari Ke-4 Pekan Nan Tumpah, Taman Budaya Sumbar, Ini Dia…

Senin, 4 Juli 2022 | 13:39
Bersama Kemenkop, Hj. Nevi Zuairina Hadir Pada Kuliah Umum dan Diskusi Interaktif Kewirausahaan

Bersama Kemenkop, Hj. Nevi Zuairina Hadir Pada Kuliah Umum dan Diskusi Interaktif Kewirausahaan

Senin, 4 Juli 2022 | 08:33
Masya Allah, Ini Ungkapan Ust Somad kepada Walikota Pariaman Genius Umar

Masya Allah, Ini Ungkapan Ust Somad kepada Walikota Pariaman Genius Umar

Minggu, 3 Juli 2022 | 14:27
FDB Apresiasi , Irjen TM,  Tuangku Bandaro Alam Kembalikan Senjata Pusaka Raja Pagaruyung

FDB Apresiasi , Irjen TM, Tuangku Bandaro Alam Kembalikan Senjata Pusaka Raja Pagaruyung

Sabtu, 2 Juli 2022 | 22:36
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
redaksi@seputarsumbar.com

© 2020 Seputarsumbar.com | Developed by Lokalmu Teknologi.

No Result
View All Result
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Politik
  • Nusantara
  • Pemerintah
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Wisata