Ketua JPS Desak KPU Masif Sosialisasi Selamatkan Partisipatif

SEPUTARSUMBAR, Padang – Sosok Irman Gusman melejit jadi buah bibir, Karena gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diajukannya diterima Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

MK RI perintahkan Pemilihan Suara Ulang PSU DPD RI Daerah Pemilihan Sumatra Barat (Dapil Sumbar) kepada KPU selalu termohon sengketa itu, dalam waktu 45 hari, Senin (11/6/2024).

Tapi, hampir lima hari sejak putusan, ternyata PSU DPD berdasarkan putusan MK RI itu, diyakini banyak pihak tidak banyak merubah pilihan pemilih di Sumbar.

Pemerhati perilaku pemilih Sumbar Sam Salam melihat pemilih Calon DPD tidak akan banyak merubah pilihannya pada Pemilu 14 Februari 2024.

“Cek water (cek ombak) dua hari pasca putusan MK itu, pemilih DPD lebih detil memelototi calon DPD itu sendiri termasuk rekam jejak mereka,” ujar Sam Salam saat berdiskusi dengan Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPD) Adrian Toaik, Jumat, (14/6/2024).

Faktor kejahatan dan perilaku salah masa lalu akan terkuak dengan sendirinya pada pemilihan DPD RI.

“Saya tidak sepakat pemilih di Sumbar pada pemilu kemarin menyepelekan Pemilihan DPD. Justru dalam memilih wakil daerah di DPD RI ini pemilih memilih calon yang tidak terkontaminasi masa lalu apalagi tersangkut kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap itu,” ujar Sam Salam.

Sedangkan Ketua JPS Adrian Tuswandi menilai pada PSU DPD RI nanti itu, pemilih akan coblos calon yang punya trade record oke dan punya fakta kerja nyata di DPD RI.

“Aku kira, sosok Leonardy Harmainy, Emma Yohana dan Muslim M Yatim masih oke dipilih kembali oleh pemilih se Sumbar pada PSU DPD RI, kalau Cerint Iralloza Tasya sebagai the young generation yang memiliki suara teratas tentu bukan tanpa alasan menjadi juara lagi dalam perolehan suara di kontestasi DPD. Semua berharap Cerint Iralloza Tasya akan menang lagi, a new comer in politic langsung kena dampak “kesembrawutan sistim” yang seharus tidak terjadi. Cerint adalah keterwakilan “orang muda” tentu akan menjadi juara lagi dan harus bekerja keras dalam senyap ,soalnya PSU DPD RI tanpa kampanye,” ujar Toaik.

Toaik juga mendesak KPU untuk masif bersosialisasi, jadikan PSU DPD ini bagian penting dari pesta demorkaai seperti Pemilu 14 Februari 2024.

“Fakta ke PSU an jelas akan terjadi penurunan partisipatif, kita berharap dan optimis KPU mampu mengcreate Partisipatif pada PSU DPD maksimal,” ujar Toaik. (rc)

Komentar