GMMPP Surati Komisi X DPR RI Terkait 500 Mahasiswa UNAND yang Terancam Berhenti Kuliah

SEPUTARSUMBAR, Padang — Ketua Gerakan Masyarakat Minang Peduli Pendidikan (GMMPP) H. Febby Dt Bangso (FDB) surati Ketua Komisi X DPR RI dari FPKB, Syaiful Huda untuk mencarikan solusi 500 mahasiswa terancam berhenti kuliah karena tidak mampu membayar UKT, karena tidak lolos verifikasi sebagai penerima KIP K yang dilakukan Universitas Andalas.

“Seharusnya verifikasi ini di visitasi tapi tidak dilakukan karena alasan tidak ada operational tentu sangat disayangkan sehingga kesempatan mahasiswa yang berhak mwndapatkan KIP K itu gagal,” ujar kandidat Doktor Pariwisata ini melalui WA massengger, Sabtu (4/2/2023)

FDB lebih lanjut menyatakan hanya industri otak ini lah yang masih bisa dibanggakan di Sumatera Barat hari ini, jangan sampai insiden ini tambah mencoreng dunia pendidikan di Sumatera Barat

“Kasus dosen cabul belum selesai, jangan tambah lagi, sebab banyak sekali PR Kita di Sumatera Barat. Angka Kekerasan Perempuan Nomor 10 Nasional Catatan Komnas Perempuan 2022, angka Kekerasan Seksual level desa dan Pemakai Narkoba Tertinggi Level Desa itu Nomor Satu Sumatera Barat, Berdasarkan Data BPS 2019 belum lagi LGBT,” ungkap FDB

Febby Dt Bangso mengapresiasi langkah yang dilakukan Walikota Pariaman langsung pasang badan untuk menyelesaikan UKT Mahasiswa Unand Asal Kota Pariaman, semoga langkah ini juga diikuti oleh bupati dan walikota se Sumatera Barat.

“Apresiasi juga disampaikan kepada para dosen di universitas yang mengumpulkan sumbangan 46 juta dan bicara dengan pihak rektorat, uang itu bisa dijadikan jaminan sambil kita bergerak bersama sama mencari solusi,” ujar Febby

Lebih jauh Febby menilai, penundaan batas akhir pembayaran lumayan sedikit membuat mahasiswa bernafas lega tapi bukan itu solusi yang comprehensive.

“Harusnya dilakukan pendataan kembali pada 500 mahasiswa terancam berhenti ini, mana yang benar benar tidak mampu tapi nilainya bagus atau berprestasi, mana yang harus diturunkan kelas nya agar uang kuliahnya jadi rendah, kalau administrasi surat keterangan tidak mampu nya harus ada fihak Unand bisa komunikasi dengan para kepala daerah,”ujar alumnus Lemhanas ini.

Potensi alumni unand, perantau dan Baznas ataupun CSR BUMN masih diupayakan untuk menyelamatkan mahasiswa dari terancam putus kuliah.

Saatnya kepedulian orang minang dan pejabat publik asal minang diuji kembali saat kita pada posisi yang bisa berbuat untuk anak kemanakan kita yang sedang belajar.

“Saya mengetuk hati semua orang minang baik dikampung dan dirantau ataupun mereka yang punya histori atau pun hubungan sejarah dengan ranah minang dan Sumatera Barat tolong bantu selamatkan mahasiswa Unand yang terancam putus kuliah,”kata Febby mengakhiri. (rob)

Komentar