Fraksi PKS Minta Perusahaan Jasa Transportasi Online Optimalisasi Kerjasama Saat Pandemi

Anggota DPR-RI Fraksi PKS Nevi Zuairina
Anggota DPR-RI Fraksi PKS Nevi Zuairina

Padang,-Anggota Komisi VI  DPR-RI Fraksi PKS Nevi Zuarina kembali minta perusahaan jasa transportasi online untuk memaksimalkan kerjasama dengan stake holder guna mengurangi dampak wabah Covid19 saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual antara komisi VI DPR RI dengan Dirut Gojek dan Grab.

Jumlah pengemudi layanan transportasi berbasis online ini sangat signifikan jumlahnya. Mereka ojol terkena dampak ekonomi yang berat di situasi yang sulit akibat pandemi Covid-19. Perhatian nyata perlu langkah konkrit buat mereka

Nevi Zuairina meminta agar ada maksimalisasi bantuan kepada para driver yang berjumlah sekitar 2 hingga 4 juta pengemudi. Konfirmasi data perusahaan sekitar 2 – 2,5 juta pengemudi, namun  Data Asosiasi ojek online (ojol) yaitu Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia menyebutkan ada total 4 juta driver Ojol di Indonesia.

“Politisi PKS ini meminta agar ada skema bagi hasil sepenuhnya buat para pengemudi minimal 3 bulan kedepan. Begitu juga perlunya ada voucher pulsa, voucher BBM, backup bantuan kesehatan dan relaksasi cicilan kendaraan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak-pihak leasing,” ujarnya.

Anggota Komisi VI ini menambahkan, Keamanan mitra kerja para pengemudi ini perlu diperhatikan dengan menerapkan protokol kesehatan. Backup asuransi, bekerjasama deengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga sangat perlu diterapkan pada para mitra. Selain keamanan, insentif-insentif berupa non tunai akan sangat membantu meringankan mitra membantu denda pembatalan order. Dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan skill yang selain meningkatkan kemampuan bertahan di masa wabah, juga persiapan menghadapi pasca wabah.

Nevi menerangkan kenapa para pengemudi layanan online ini perlu perhatian. Layanan transportasi ojek online (ojol) menjadi salah satu yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bila suatu daerah menerapkan PSBB, maka ojol masih diperbolehkan untuk beroperasi, namun hanya untuk mengirim barang, bukan penumpang. (Pasal 13 tentang peliburan tempat kerja dalam Permenkes tersebut : “Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang”).

“Saya Apresiasi pada grab dan Gojek. Karena Grab menggelontorkan US$ 10 juta (Rp.161 miliar), sedangkan Gojek Rp.100 miliar untuk membantu penanganan wabah Covid-19. Namun sebagai perusahaan yang besar, saya meminta agar Jangan punya mental oligopoli untuk grab dan gojek. Perlu ada benefit untuk korporasi mitra kerja dan rakyat”, ucap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mendorong agar Grab dan Gojek dalam melakukan kerjasama dapat seluas-luasnya. Kerjasama ini dapat berupa kemitraan dengan BUMN PT Telkom sebagai mitra komisi VI. Peningkatan kerjasama dengan  pasar rakyat atau pasar tradisonal untuk peningkatan transaksi penjualan secara online juga menjadi sebuah kebutuhan rakyat pada masa WFH.

Nevi melanjutkan, bahwa dukungan jasa transportasi online ini sangat membantu usaha di sektor UMKM agar dapat bertahan dalam menghadapi wabah. Partisipasi aktif bekerjasama dengan kementerian perdagangan juga akan semakin memudahkan pelaksanaan kerjasama.

“Saya berharap, Perusahaan grab dan gojek, selain membantu para pengemudi, juga berupaya keras untuk melindungi data pelanggan maupun data pengemudi untuk kepentingan apapun kepada pihak luar. Semua berharap, keadaan akan terus membaik seiring berlalunya wabah. Grab dan Gojek agar terus melakukan kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk melindungi pengemudi yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia”, tutup Nevi Zuairina. (Rls/Rom)