Padang,- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selain bertujuan memutus rantai penularan Coronavirus, sekaligus membantu masyarakat terdampak penangan wabah ini.
Empat hari PSBB di Sumbar, tapi keinginan cepat masyarakat terdampak penanganan Covid-19 terbantu karena roda kebidupan mereka akibat PSBB ikut berhenti dan penghasilan harian untuk hidup mereka pun setop, bantuan tunai lamgsung belum juga dikucurkan.
“Tunggu apalagi menunggu masyarakat lapar dan ribut di bawah, tujuan PSBB itu konsekuensinya bantu masyarakat terdampak penanganan Covid-19, ini sudah empat hari masih belum juga cair,”ujar Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal Sabtu 25/4 lewat pesan messenger kepada media ini.
Padahal kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar ini memastikan, lebih Rp600 miliar dana usulan gubernur untuk penanganan dampak Coronavirus Diseases 2019 (Covid19), telah disepakati legislatif.
Bahkan Konsep calon penerima juga sudah ditentukan yakni 15 persen dari warga terdampak di tingkat kabupaten/kota.
Afrizal kecewa karena setiap sebentar konstituennya mengadu mengatakan bahwa KTP dan KK fotocopy sudah diminta RT tapi bantuan belum juga ada realisasinyanya.
“Kami semakin payah pak af, itu jeritan konstituen saya di Padang ini, apa saya harus diam saja,”ujar Afrizal.
Politisi senior di Sumbar ini heran kendalanya di mana kok belum cair saat pengajuan ke DPRD dulu sangat menyakinkan sekali bahwa penyaluran segera begitu PSBB efektif.
“Ondeh mande pak, liek lah ka bawah alah maratok rakyaik ko pak dek katano inyo patuah jo PSBB ko rakyaik takuik terpapar Covid-19 ko, tapi usaho turup, dapua indak baaaok lai (aduh pak lihat ke bawah, sudah menangis rakyat karena patuh PSBB dna takut tertular Covid-19 akibat usahanya tutup dan dapur tidak berasap lagi),”ujar Afrizal.
Afrizal melihat lambatnya penyaluran karena pendatan sebab prinsip jaring pengaman sosial satu kepala keluarga satu program bantuan tidak boleh dobel.
“Akibat ketaksiapan data di setiap kota dan kabupaten, justru bantuan pemerintah kalah cepat dari bantian Ormas, Parpol dan kominitas peduli publik terdampak, kan aneh?. Sejak Covid darurat nasional ini soal anggaran sudah domain mutlak kepala daerah, anggota DPRD menurut Perppu kewenangannya soal budjeting terbatas sekali,”ujar Afrizal.
Tapi untuk bela rakyat, Afrizal tidak pernah habis peluru dan tidak satu jalan ke roma.
“Saya akan tuntut Gubermur Sumbar kalau seminggu ini tidak juga dikucurkan bantuan yang sudah dianggarkan itu, alasannya Gubernur selaku Komando Gugus Tugas Daerah ini lalai menunaikan kewajiban pasca PSBB Sumbar ditetapkan. Ada penzoliman rakyat jika bantuan tak kunjung kucur. Mereka tidak bisa kemana-mana saat PSBB ini,”ujar Afrizal.
Itu langkah ke pengadilan kata Afrizal, sebagai wakil rakyat dia akan gunakan hak politiknya terkait belum mengucurnya bantuan Pemprov kepada masyarakat.
“Saya pelajari secara detil, jika sampai Senin tidak juga, mohon maaf maka saya akan maku dan bikin petisi online untuk bela hak rakyat di PSBB ini,”ujarnya.(Rls/Rml)
