Pasaman Barat,-Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi angkat bicara soal masifnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di UPT Air Runding Pasaman Barat saat mendampingi kunjungan kerja Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka penerapan Tatanan Norma Baru Produktif dan Aman Covid-19.
Peternakan milik Pemprov Sumbar di Air Runding menarik disimak karena dua minggu belakangan ada perbedaan data terkait jumlah sapi di Air Runding viral di ranah publik.
Adalah Ketua Komisi I Syamsul Bahri sebagai wakil rakyat putera asli Pasaman Barat mengungkap ke publik terkait amburadulnya pengelolaan sapi di UPT di bawah Dinas Peternakan Sumbar. Lalu keluar rilis Diskominfo yang memberberkan potensi peternakan sapi UPT Air Runding dan kendala lahanya.
Senin 15/6 Komisi II DPRD Sumbar melakukan kunjungan ke UPT Air Runding yang mendapatkn informasi detil soal UPT Air Runding, jumlah sapi dan lahan Pemprov di sana.
Selasa 16/6 kemarin Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pun meninjau UPT dan menyaksikan banyak sapi berkeliaran di tiga lahan yang di pagar.
Rilis Humas Setdaprov Sumbar mengungkap kepuasan Irwan Prayitno tentang pengelolaan UPTD, bahkn Irwan Prayinto dilaporkan juga ada anak sapi mati karena faktor cuaca.
Gubernur Irwan Prayitno lebih lanjut menyampaikan, saat ini jumlah sapi yang terdata 374 ekor. Awalnya memang jumlah bantuan pemerintah pusat tahun 2015 sebanyak 400 ekor sapi Bali, namun karena ada wabah jembrana banyak yang mati. Namun kemudian ada ide dari Dinas Peternakan Sumbar agar tahan virus jembrana dikawinkan dengan sapi pesisir lokal Sumbar.
“Saat ini jumlah sapi sulit bertambah banyak karena lahan pakan yang terkelola baru 20 hektar (ha). Makanya jika sudah mendekati angka 400 sapi-sapi akan dijual untuk dijadikan pendapatan asli daerah (PAD). Dan anak-anak sapi yang lahir cukup banyak jumlahnya, tapi belum dihitung dalam data karena masih melihat pertumbuhanya dahulu,” ujarnya.
Terlepas itu semua Ketua dan Wakil Ketua Ketua Komisi Informasi Sumbar yang ikut mendamping Gubernur ke Pasbar kemarin mengatakan perlu penerapan keterbukaan informasi publik (KIP) masif di UPT Peternakan Sapi Air Runding Pasbar.
”Apa yang terbentang ke ranah publik dua atau tiga minggu belakangan soal UPT Air Runding merupakan bagian dari pengawasan sesuai fungsinya,”ujar Adrian Tuswandi, Rabu 17/6 di Padang ke pada wartawan.
Sementara Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska menekankan bahwa harus ada standar layanan informasi publik di UPT itu.
”Semua informasi dan dokumentasi di UPT Air Runding, publik berhak tahu karena semua pendanaannya bersumberkan kepada APBD, day per day atau bulan per bulan harus ada pentampaian informasi pengelolan sapi dna kondisi UPT kepada publik,”ujar Nofal.
Menurur Nofal, UPT Peternakan Sapi Air Runding mesti secara berkal menyampaikan informasi terkait kondisi sapi dan perkembangannya ke masyarakat.
”Syaratnya jujur karena itu hebat, PPID UPT atau siapa pejabat yang diberi kewenangan untuk menyampaikan informasi publik sesuai standar layanan yang ditetapkan badan publik masing-masing bisa memakai website resmi Pemprov untuk sampaikan informasi masuk kategori informasi publik berkala, termasuk soal lahan yang dikuasai masyarakat,”ujar Nofal Wiska.
*Kebutuhan Daging Sapi 100 Ekor per Hari*
Pada bagian lain Irwan Prayitno dikutip dari rilis humas Setdaprov Sumbar juga mengungkapkan, hasil penelitian Unand menyatakan Sumbar memiliki potensi lahan untuk mengembangkan ternak sapi 800.000 ekor. Sementara kebutuhan konsumsi daging Sumbar ada 100 ekor perhari.
“Karena itu Pemprov Sumbar telah memprogramkan satu petani-satu sapi, memberikan prioritas kepada para petani untuk memiliki ternak terutama ternak sapi. Karena menurutnya petani dengan pendapatan atau penghasilan ekonominya yang masih di bawah UMR dan di bawah rata-rata sehingga perlu ditingkatkan pendapatan melalui program ini, program Tri Arga (perbankan, peternak dan pengusaha) Model dan ada banyak program lainnya,” ujar Irwan.
Gubernur juga mengatakan, petani diberikan kegiatan tambahan yaitu memilihara sapi, yang dibantu dari program pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah seperti Kabupaten ataupun juga investor.
“Selain itu, ia juga punya program yang dinamakan dengan i-ternakyaitu aplikasi yang mempertemukan pemegang uang, investor untuk dipertemukan dengan petani atau kelompok petani yang punya potensi untuk beternak. Program ini dari pihak swasta yang didukung oleh pemerintah agar para petani dapat meningkatkan pendapatannya dan juga kesejahteraannya,” harapan Irwan Prayitno.
Plh.Kadis Peternakan, M Kamil, menambahkan, secara mendetail dijelaskan lahan UPTD Ternak Ruminansia merupakan bekas Stasiun Pembibitan Ternak milik Area Development Project (ADP) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jerman Barat pada tahun 1982 silam.
“Kerjasama ini berlangsung selama lima tahun (1982-1988) dan berjalan sukses, sapi yang dimiliki saat itu lebih kurang sebanyak 500 ekor dengan areal seluas 2.000 Ha,” jelasnya.(rilis: humassb/ppid-kisb)
